Hubungi kami : // Kirimkan email kepada kami :
filetype Nomor jaminan sosial
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2020TAHUN 20152015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk
Dapatkan harganya
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
diselenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mulai 1 Januari 2014 telah beroperasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan paling lambat mulai 1 Juli 2015 akan beroperasi Badan
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2016 halaman 9 oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan. 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya
Dapatkan harganya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Pasal 8 (1) Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
Dapatkan harganya
Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta
mengenai jaminan sosial tenaga kerja, yang mana hal ini merupakan hak tenaga kerja yang ditetapkan dalam UndangUndang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di mana dalam UndangUndang ditentukan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja perlu diadakan jaminan sosial yang berbentuk santunan berupa
Dapatkan harganya
PMK_No._64_ttg_Standar_Tarif_Pelayanan_Kesehatan_Dalam
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan memperhatikan kecukupan anggaran b. bahwa standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Dapatkan harganya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
JAMINAN SOSIAL Pasal 10 (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang ca fisik, ca mental, ca fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
Dapatkan harganya
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki
Dapatkan harganya
Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA / MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) UndangUndangNomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Dapatkan harganya
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TH 1993
2 Undangundang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Nomor 3468) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGA RAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. 1. Badan Penyelenggaraan adalah badan hukum yang bidang
Dapatkan harganya
JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 15 ayat (3 ) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Jaminan Sosial Nasional b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan
Dapatkan harganya
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per12/Men/VI/2007 jo.
Dapatkan harganya
Apa itu Jaminan Sosial? blog jamsostek
Oct 09, 2010 · Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dapatkan harganya
NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Wajib memberikan nomor idntitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya. (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dapatkan harganya
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Nov 25, 2011 · Pasal 69 menyatakan : Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dapatkan harganya
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG
dilaksanakan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
Dapatkan harganya
Apa itu Jaminan Sosial? blog jamsostek
Oct 09, 2010 · Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dapatkan harganya
Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta
mengenai jaminan sosial tenaga kerja, yang mana hal ini merupakan hak tenaga kerja yang ditetapkan dalam UndangUndang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di mana dalam UndangUndang ditentukan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja perlu diadakan jaminan sosial yang berbentuk santunan berupa
Dapatkan harganya
Menampilkan angka sebagai nomor jaminan sosial Excel
Prosedur berikut ini menggunakan data contoh untuk memperlihatkan bagaimana Anda bisa menampilkan hanya empat angka terakhir dari nomor jaminan sosial. Setelah Anda menyalin rumus ke lembar kerja, Anda bisa menyesuaikannya untuk menampilkan nomor jaminan sosial Anda sendiri dengan cara yang sama. Buat buku kerja atau lembar kerja kosong.
Dapatkan harganya
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Jamsostek
2.3 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
Dapatkan harganya
sistem jaminan sosial: Sistem Jaminan Sosial di USA
Jaminan sosial di Amerika pertama kali diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1935 yang pada awalnya dikenal dengan nama OASDI program (OldAge, Survivors, and Disability Insurance). Undangundang jaminan sosial tersebut disetujui setelah terjadinya depresi ekonomi di Amerika di awal tahun 1930an.
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. Pasal 8
Dapatkan harganya
Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA / MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) UndangUndangNomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Dapatkan harganya
PMK_No._64_ttg_Standar_Tarif_Pelayanan_Kesehatan_Dalam
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan memperhatikan kecukupan anggaran b. bahwa standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. Pasal 8
Dapatkan harganya
Apa itu Jaminan Sosial? blog jamsostek
Oct 09, 2010 · Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2018 . TENTANG . PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN . Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) 2. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dapatkan harganya
Menampilkan angka sebagai nomor jaminan sosial Excel
Prosedur berikut ini menggunakan data contoh untuk memperlihatkan bagaimana Anda bisa menampilkan hanya empat angka terakhir dari nomor jaminan sosial. Setelah Anda menyalin rumus ke lembar kerja, Anda bisa menyesuaikannya untuk menampilkan nomor jaminan sosial Anda sendiri dengan cara yang sama. Buat buku kerja atau lembar kerja kosong.
Dapatkan harganya
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor
Dapatkan harganya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan program dan
Dapatkan harganya
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
3 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat (2). 4 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 60 ayat (1). 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Dapatkan harganya
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per12/Men/VI/2007 jo.
Dapatkan harganya
Paham BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Nasional, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta jaminan sosial. Sebagai sebuah karya, buku ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS 11Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dapatkan harganya
(DOC) TUGAS MAKALAH JAMINAN SOSIAL ismail aris
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Dapatkan harganya
Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) Isi Perpres Jaminan Kesehatan
Dapatkan harganya
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2018 . TENTANG . PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN . Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) 2. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dapatkan harganya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3),
Dapatkan harganya
Menampilkan angka sebagai nomor jaminan sosial Excel
Prosedur berikut ini menggunakan data contoh untuk memperlihatkan bagaimana Anda bisa menampilkan hanya empat angka terakhir dari nomor jaminan sosial. Setelah Anda menyalin rumus ke lembar kerja, Anda bisa menyesuaikannya untuk menampilkan nomor jaminan sosial Anda sendiri dengan cara yang sama. Buat buku kerja atau lembar kerja kosong.
Dapatkan harganya
JURNAL SKRIPSI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktub di atas, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu hal yang sangat penting. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
Dapatkan harganya
Kumpulan peraturan JAMINAN KESEHATAN
(4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Pasal 8 (1) Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang me mahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
Dapatkan harganya
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
diselenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mulai 1 Januari 2014 telah beroperasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan paling lambat mulai 1 Juli 2015 akan beroperasi Badan
Dapatkan harganya
NA RUU BPJS 21.06.07 Jaminan Sosial Indonesia
Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Dapatkan harganya
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Dapatkan harganya